mentri kehutanan

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.51/Menhut-II/2006 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, maka diperlukan penyederhanaan pengaturan terhadap peredaran kayu yang berasal dari hutan hak termasuk kayu hasil tanaman masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, ditetapkan bahwa hasil hutan yang berasal dari hutan hak, diberi Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan berlaku sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan penggunaan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dengan Peraturan Menteri. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 jo. Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 jis. Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.279/Menhut-II/2004 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis. Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan Nomor P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak. M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: a. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak adalah kayu dari hasil tanaman oleh masyarakat atau pemilik perkebunan. b. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. c. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi. d. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.   Pasal 2 Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah berupa : a. Sertifikat hak milik, atau Leter C, atau Girik, untuk tanah milik; atau b. Sertifikat untuk Hak Guna Usaha atau Hak Pakai. Pasal 3 Penggunaan dokumen SKAU dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, dan untuk melindungi hask masyarakat dalam pengangkutannya. BAB II TATA CARA PENERBITAN SKAU Pasal 4 Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untuk pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak, yaitu: a. Jenis Sengon (Paraserianthes falcataria), Kayu Karet (Hevea brasiliensis), dan Kayu Kelapa (Cocos nucifera); b. Jenis-jenis lainnya ditetapkan Menteri atas dasar usulan masing-masing Dinas Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi jenis, potensi dan lokasi penyebarannya.   Pasal 5 (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dengan Kepala Desa/Lurah di wilayah dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. (2) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Pasal 6 (1) Dalam menerbitkan SKAU, Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan kayu dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas titel/hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2. (2) Sebelum menerbitkan SKAU, Kepala Desa melakukan pengukuran atas kayu yang akan diangkut, dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk salah satu aparatnya. (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan SKAU. (4) Penerbitan SKAU dilakukan dengan menggunakan blanko SKAU sesuai dengan format yang telah ditetapkan. BAB III FORMAT DAN PENGADAAN BLANKO Pasal 7 (1) Format blanko SKAU dibuat sesuai contoh pada Lampiran Peraturan ini. (2) Pengadaan blanko SKAU dilakukan oleh masing-masing Dinas Provinsi, melalui percetakan umum. (3) SKAU merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 8 (1) Blanko SKAU dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 : menyertai kayu yang diangkut dan sekaligus sebagai arsip Penerima b. Lembar ke-2 : untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota c. Lembar ke-3 : untuk arsip Pengirim d. Lembar ke-4 : untuk arsip Penerbit. (2) Masa berlaku SKAU ditetapkan oleh masing-masing Penerbit dengan mempertimbangkan waktu tempuh normal. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 9 (1) Kepala Desa setiap bulan wajib melaporkan penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota setiap bulan melaporkan realisasi produksi dan peredaran kayu rakyat diwilayahnya kepada Kepala Dinas Provinsi. (3) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, Dinas Provinsi berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredarannya. (4) Tatacara penerbitan SKAU, mekanisme pendistribusian blanko SKAU dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Dinas Provinsi dengan mengacu pada Peraturan ini. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 SKSHH yang diterbitkan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku SKSHH tersebut. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, dinyatakan tetap berlaku untuk jenis-jenis kayu di luar jenis-jenis kayu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dalam peraturan ini. (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku efektif mulai 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya peraturan ini. (4) Sebelum secara efektif berlaku, Peraturan ini disosialisasikan terlebih dahulu kepada semua pihak-pihak terkait. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 10 Juli 2006 MENTERI KEHUTANAN, ttd. H.M.S. KABAN, SE., M.Si. Salinan disampaikan kepada yth.: 1 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2 Menteri Dalam Negeri; 3 Menteri Perhubungan; 4 Jaksa Agung; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; 7. Direksi Perum Perhutani; 8. Gubernur seluruh Indonesia; 9. Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia; 10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 11. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s.d IV; 12. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi di seluruh Indonesia; 13. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; 14. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah I s.d. XVII.

Copyright © 2007 Departemen Kehutanan Republik Indonesia